Kondisi geografis Indonesia jika dilihat lebih detail lagi sesungguhnya sangat banyak memiliki sungai. Keberadaan sungai sebagai orientasi kehidupan menjadikan sungai tidak saja berfungsi sebagai tumbuh kembangnya biota air akan tetapi bagian bantaran sungai juga sering kali digunakan sebagai tempat pemukiman penduduk sekaligus mencari mata pencaharian. Kondisi demikian umumnya lebih massif terjadi pada kawasan perkotaan, dimana sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses pada area perumahan kemudian memilih wilayah bantaran sungai sebagai tempat bermukimnya. Keberadaannya yang sangat strategis menjadikannya begitu berarti bagi daerah yang dilaluinya.

Seperti pada umumnya keberadaan sebuah sungai, maka fungsi Sungai Cisadane di Kota Tangerang pun di manfaatkan oleh manusia yang berusaha mencarai nafkah dan penghidupannya. Bahkan tidak jarang kelompok manusia ini menempati bantaran sungai sebagai tempat tinggalnya, salah satu tujuannya adalah mendekatkan jarak antara tempat tinggal dan kegiatan mencari nafkah. Walaupun tidak jarang lokasi tempat tinggalnya ini terkena banjir sebagai akibat meluapnya permukaan air sungai, terutama disaat musim penghujan tiba. Sangat bergantungnya komunitas penduduk ini pada sungai mengakibatkan resiko apapun yang terjadi terhadap keberadaan lokasi tempat tinggalnya akan tetap dihadapi, termasuk resiko menghadapi “penggusuran” dari pihak pemerintah yang dalam hal ini memiliki kepentingan yang berbeda terhadap keberadaan bantaran sungai.

Pemerintah seringkali menghadapi kondisi yang dilematis dalam menangani komunitas penduduk yang tinggal di bantaran sungai, sayangnya sampai saat ini penanganannya belum optimal terutama dalam menempatkan komunitas ini sebagai sebuah entitas sosial yang sesungguhnya punya peran besar dalam menata bantaran sungai menjadi lebih bermanfaat lagi. Keterlibatan masyarakat dalam konteks ini menjadi factor penting pendukung keberhasilan implementasi kebijakan penataan sungai. Keberadaan komunitas yang tinggal dikawasan bantaran sungai pada umumnya telah memiliki kesamaan senasib sepenanggungan sebagai kelompok periphery, kondisi demikian seringkali diikuti oleh rasa solidaritas sosial yang tinggi dan juga memiliki resistensi dalam melihat datangnya “orang luar” dalam kehidupan keseharian mereka.

Pemerintah walaupun sudah menetapkan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2011 tentang Sungai, yang didalamnya menyebutkan mengenai garis sempadan sebagai batas perlindungan sungai tetap harus berhadapan dengan komunitas manusia dalam pelaksanaan penataan fungsinya, oleh sebab itu kajian yang dilakukan terhadap penataan bantaran Sungai Cisadane di Kota Tangerang ini setidaknya dapat memberikan analisis mengenai dua hal penting bagi Pemerintah Kota Tangerang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, yaitu pertama, Pemerintah Kota Tangerang dalam kegiatan penataan kawasan sungai harus terus berusaha mengoptimalkan keterlibatan masyarakat –baik pelibatan melalui struktur kelembagaan sosial yang sudah terbangun ditengah masyarakat bantaran sungai, maupun pelibatan kelompok pemerhati lainnya- yang tinggal di bantaran sungai, dan kedua, Relokasi warga (jikalau pun harus terjadi dalam kegiatan penataan kawasan sungai ini) harus disadari oleh pihak pemerintah hal ini tidak hanya berdampak pada bergesernya pemukiman warga secara fisik, tetapi juga “menyentuh” ruang ekonomi, sosial, bahkan budaya, serta mekanisme dan ikatan sosial yang sudah terbangun puluhan tahun lamanya. Kesadaran ini sesungguhnya tidaklah merupakan paradox yang akan menurunkan kredibilitas pemerintah dimata masyarakat, tetapi melalui manajemen pemerintahan yang partisipatif seperti ini justeru akan membuat momentum kegiatan penataan kawasan bantaran sungai dapat tetap terjaga keberlanjutannya (sustainable).